OPOSISI : bukan ancaman

OPOSISI : bukan ancaman

Dalam sistem tatanegara kita , dinyatakan bahwa desa merupakan daerah otonom terkecil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu implikasi dari sistem tersebut adalah pemberian kewenangan kepada penduduk desa setempat untuk memilih pemimpinya secara demokratis melalui mekanisme pemilihan kepala desa.

Ekses dari pemilihan kepala desa tersebut adalah terbentuknya kelompok-kelompok politik di desa, yang selalu saja terjadi pertarungan politik manakala even tersebut digelar. Ketika satu kelompok memenangkan pertarungan maka yang lain menjadi kelompok oposisi, meskipun terkadang secara nyata sulit ditarik garis yang tegas antara keduanya, karena selalu ada diantara keduanya kompromi politik dan kelompok-kelompok yang mengambil jalan tengah atau moderat.

Berkembangnya ekses pemilihan kepala desa sangat dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat setempat serta adat kebiasaan yang berlaku. Dalam masyarakat yang relatif terbelakang maka kelompok-kelompok politik tersebut terbentuk karena faktor kekerabatan dan loyalitas kepada sang pemimpin. Kelompok ini akan bertahan secara turun temurun dari generasi kegenari berikutnya dengan mengabaikan faktor ideologi ataupun kapasitas sang calon pemimpin. Sebaliknya bagi masyarakat yang telah berkembang maka faksi atau kelompok yang terbentuk lebih banyak dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan.

Sering sekali kelompok oposisi dianggap sebagai musuh bagi kelompok yang berkuasa. Ketika pemimpinnya tidak terpilih sebagai kepala desa baru, maka dia akan menarik diri dari aktifitas pemerintahan desa, dan berada pada kelompok yang selalu mengkritisi pemerintahan desa yang berjalan. Tujuanya tentu saja untuk memperbaiki citra dimuka publik, dan merusak citra lawan politik disaat pemilihan yang akan datang.

OPOSISI SEBAGAI POTENSI PEMBANGUNAN

Pola hubungan antara oposisi dan incumbent selalu saja bersifat unik, tidak serta merta berada dalam posisi yang berhadap-hadapan secara nyata. Ini sangat tergantung dari tipe kepala desa terpilih dan penerimaan pihak oposisi, terhadap hubungan yang ditawarkan.  Dalam beberapa kasus, ada oposisi yang menarik total semua kadernya dari kegiatan desa, mereka seakan-akan berada diluar ring dan menjadi penonton di kejauhan, sambil sesekali berkomentar. Sementara pada kasus yang lain, pihak opisisi tetap berada dalam ring sambil sekali-kali mengcounter kebijakan lawan serta menjatuhkan serangan tajam apabila terjadi kebijakan yang salah bagi incumbent.

Lepas dari sisi politis , sebenarnya ada yang menarik dalam hubungan opsisi dan incumbent, karena fungsi manajement akan berjalan sebagai chek and balance dalam management pemerintahan desa. Ini tentu menguntungkan karena potensial diberdayakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah desa. Keseimbangan antara penyelenggara pemerintahan dan pihak oposisi membuat pembangunan berjalan stabil dan terkontrol. Namun juga tergantung dari kekuatan masing-masing untuk saling memberikan counter dalam merebut hati rakyat.
Bagi masyarakat yang telah berkembang, mereka tidak lagi menelan mentah-mentah pandangan oposisi tanpa memperhitungkan dengan cermat nilai kebenaranya. Sering kali oposisi lebih bersikap asal berbeda dengan incumbent, jualan murahan seperti itu tentu tidak akan laku dijual. Namun, bagi masyarakat yang terbelakang mereka tidak melihat isi pembicaraan melainkan siapa yang berbicara.  Asalkan yang berbicara adalah pemimpinya, perkataan apapun adalah kebenaran dan layak diikuti. Ini tentu berbahaya karena sering sekali anarkisme muncul karena hasutan sang pemimpin.

Saya menemui banyak kasus dimana oposisi menempatkan diri sebagai mitra bukan ancaman bagi pemerintahan incumbent. Mereka justru banyak memberikan masukan-masukan yang berarti bagi pemerintahan begitu juga pemerintahan sendiri juga akan berjalan sesuai rel karena merasa selalu diawasi oleh pihak lain , yang tentu akan dijadiakan bahan jualan bagi masyarakat disaat dibutuhkan. Mereka menyadari benar pengabdianya bagi masyarakat , bukan sekedar mencari kedudukan.